REVISI UU PILKADA

Kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, bahwa partisipasi politik rakyat secara langsung yang termaktub didalam 20140827_063329_kpu4Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah disahkan. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)membawa angin segar bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia sekaligus mempertegas aturan main bagi para Calon kandidat Kepala Daerah.

Dalam pembahasan Undang-Undang usul Inisiatif Dewan tersebut yang dibahas melalui Panja A dan Panja B Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan.
Inilah 13 poin perubahan UU Pilkada yang disepakati:

1. Penguatan pendelegasian tugas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilihan disertai adanya penguatan bahwa kedua lembaga tersebut secara atributif diberikan tugas oleh UU ini, untuk menegaskan bahwa pemilihan gubernur bupati dan wali kota adalah rezim Pemda sebagaimana pasal 18 ayat 4 UUD 1945.

2. Syarat pendidikan gubernur dan bupati/wali kota tetap seperti dalam Perpu No 1 Tahun 2014 yaitu berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

3. Syarat usia gubernur tetap seperti dalam Perpu No 1 Tahun 2014 yaitu berusia paling rendah 30 tahun dan bupati/wali kota berusia paling rendah 25 tahun.

4. Tahapan uji publik dihapus. Dengan alasan bahwa proses tersebut menjadi domain atau kewajiban dari parpol dan termasuk perseorangan yang harus melakukan proses sosialisasi calon.
DPR akhirnya mengesahkan perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan UU Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah melalui rapat paripurna.

5. Syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan dinaikkan 3,5 % sehingga nantinya treshold perseorangan antara 6,5 % – 10%. Tergantung daerah dan jumlah penduduknya.

6. Pembiayaan pilkada dari APBD didukung APBN.

7. Ambang batas kemenangan 0%. Artinya satu putaran. Alasannya untuk efisiensi, baik waktu maupun anggaran. Selain itu dengan syarat dukungan baik dari parpol atau gabungan parpol dan calon perseorangan yang sudah dinaikkan maka sesungguhnya para calon sudah memiliki dasar legitimasi yang cukup. Proses pemilihan menjadi lebih sederhana.

8. Tentang sengketa hasil pemilihan disepakati bahwa sebelum terbentuknya lembaga peradilan khusus yg menangani, maka proses penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

9. Jadwal pilkada dilaksanakan dalam beberapa gelombang sebagai berikut :
a) Gelombang pertama dilaksanakan Desember 2015 (untuk yang akhir masa jabatan 2015 dan semester pertama tahun 2016).
b) Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017(untuk yang akhir masa jabatan semester kedua tahun 2016 dan seluruh yang akhir masa jabatan 2017)
c) Gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 (untuk yang akhir masa jabatan tahun 2018 dan akhir masa jabatan 2019)
d) Serentak Nasional dilaksanakan tahun 2027.

10. Pengajuan pencalonan dilakukan secara berpasangan, yaitu pasangan gubernur dan wagub, bupati/Wabup dan walikota/wakil wali kota secara paket dalam pemilihan secara langsung oleh rakyat.

11. Tentang penjabat kepala daerah, disepakati bahwa akan diisi oleh pejabat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yaitu bagi penjabat gubernur oleh pejabat tinggi madya, dan untuk penjabat bupati wali kota oleh pejabat tinggi pratama.

12. Tentang tambahan syarat calon kada yang terkait syarat tidak pernah dipidana, disepakati bahwa rumusannya disesuaikan dg putusan MK sebagaimana yang tercantum dalam rumusan perppu.

13. Tentang jumlah pasangan atau jumlah wakil kepala daerah sangat terkait dengan apakah paket atau tidak paket, yaitu asal disepakati pasangan calon dengan satu wakil kepala daerah.

Sebagai informasi tambahan, ada aturan tegas dalam Undang-Undang tersebut, yakni mengenai larangan adanya politik dinasti bagi Calon Kepala Daerah. Jadi bagi Calon Kepala Daerah yang akan maju tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Petahana. Aturan tersebut berlaku ke atas, ke bawah dan ke samping. Yaitu meliputi ayah, ibu, anak dan saudara.

Dengan telah disahkannya revisi UU Pilkada tersebut artinya Pemilihan Kepala Daerah gelombang pertama akan dilaksanakan Desember 2015. KPU Kota dengan segala sumberdaya yang ada siap melakukan gelaran Pilkada secara maksimal, transparan dan berintegritas. Semoga dengan dukungan dari masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah tersebut berlangsung aman dan lancar serta menghasilkan Kepala Daerah yang berkompeten dan memihak kepada kepentingan masyarakatan, amin. (Nhy)

RUU pilkada Masuk Prolegnas

gd mprAkhirnya RUU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disahkan sebagai RUU Prioritas.

Langkah maju telah dilakukan oleh Anggota DPR RI terkait revisi UU No. 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada hari senin tanggal 9 Februari 2015 Undang-Undang tersebut telah disahkan sebagai Rancangan Undang-Undang Prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015.
Ini artinya Undang-Undang tersebut menjadi prioritas untuk dibahas dalam masa sidang II Tahun Sidang 2014-2015. Jika tidak ada aral melintang tanggal 18 Februari 2015 Rancangan Undang-Undang tersebut akan diparipurnakan oleh DPR RI dan kita akan mendapati aturan-aturan baru mengenai Pemilihan Kepala Daerah.
Sebagai informasi yang bersumber dari Sekjen DPR R , setidaknya ada 37 RUU yang akan disahkan sebagai RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2015. RUU tersebut terdiri dari penugasan DPR sebanyak 26 RUU, dari Pemerintah sebanyak 10 RUU, dan dari DPD sebanyak 1 RUU. Untuk RUU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berasal dari usul inisiatif Anggota DPR RI.
Di sisi lain KPU Kabupaten/kota saat ini masih menunggu revisi UU Pemilihan Kepala Daerah tersebut. Semua kegiatan dalam rangka tahapan proses pemilukada dihentikan sementara sampai disahkannya UU Pemilihan Kepala Daerah dan ada arahan dari KPU RI. Termasuk jadwal yang semula Bulan Februari ini sudah menerima pendaftaran Bakal Calon juga dihentikan sampai ada jadwal fix dari KPU RI.
Kita berharap semoga pembahasan RUU tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi debat berkepanjangan yang tidak efektif dan efisien sehingga dapat menghambat tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Prinsipnya haruslah sesuatu yang realistis dan mudah di implementasikan di lapangan. Revisi yang konstruktif dan kompeten akan dapat memperkuat proses demokratisasi di daerah serta akan memunculkan pemimpin daerah yang kredibel dan berintegritas. (NHY)

PEMBAHASAN DRAFT REVISI UU NO. 1/2015 TENTANG PEMILUKADA

Setelah disahkannya PerpPemilukada-Logopu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU No. 1/2015 justru mengundang kegelisahan bagi sejumlah pihak terutama para calon yang akan maju dalam pertarungan pilkada. Pasalnya Undang-Undang yang belum seumur jagung itu tengah dibahas oleh DPR RI untuk dilakukan revisi. Karena banyak pasal yang menurut sebagian anggota DPR RI harus dilakukan perubahan dalam rangka memperkuat proses demokrasi di daerah. Berikut beberapa hal yang akan direvisi dari Undang-Undang No.1/2015 yang bersumber dari JPNN dimana revisi tersebut tengah dibahas oleh Panitia Kerja (PANJA) DPR-RI dan akan dimasukkan dalam draft penyempurnaan Undang-Undang tersebut , yaitu:

Pertama, jadwal pilkada serentak yang dalam Perppu No.1/2014 dimulai 2015 dan serentak nasional tahun 2020, diubah menjadi tahun 2016 untuk Pilkada serentak dan 2027 serentak nasional.

Kedua, syarat untuk menjadi Kada disepakati 35 tahun untuk calon gubernur. Sementara, calon bupati atau walikota berusia 30 tahun. Sebelumnya, usia calon gubernur ialah 30 tahun. Sementara, calon bupati atau walikota ialah 25 tahun.

Ketiga, syarat pendidikan. Sebelumnya di dalam Perppu hanya setingkat SLTA untuk calon gubernur dan bupati/walikota. Dalam perubahan disepakati calon gubernur minimal harus S1 dan calon bupati/walikota Diploma-3.

Keempat, mengenai sistem paket. Panja menyepakati calon Kada diajukan satu paket dengan wakil. Bisa satu wakil atau dua wakil, tergantung ketentuan batasan jumlah penduduk.

Kelima, uji publik. Panja menganggap memang harus dilakukan tapi tidak seperti perspektif Perppu. Keenam, sengketa pilkada. Karena sudah ada putusan MK yang tidak mau lagi mengadili sengketa pilkada, maka Panja memutuskan sengketa diselesaikan di Pengadilan Tinggi di tingkat regional. Bagi pasangan yang tidak puas masih bisa menempuh upaya hukum lebih tinggi ke Mahkamah Agung (MA).

Ketujuh, soal ambang batas kemenangan pasangan. Di dalam Perppu ditetapkan 30 persen (Pilkada berpeluang dua putaran bila calon lebih dari dua). Sementara, dalam revisi diturunkan ambang batas kemenangannya jadi 25 persen karena Pilkada hanya satu putaran. Di sisi lain, parpol yang boleh mengajukan pasangan calon minimal meraih 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara pemilu.

Itulah beberapa poin perubahan yang dibahas oleh Komisi II DPR RI. Semoga informasi awal tersebut dapat bermanfaat untuk para pemangku kepentingan. (NHY)

Prosentasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik

hasil pileg

Prosentasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik

by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes