RUU pilkada Masuk Prolegnas

gd mprAkhirnya RUU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disahkan sebagai RUU Prioritas.

Langkah maju telah dilakukan oleh Anggota DPR RI terkait revisi UU No. 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada hari senin tanggal 9 Februari 2015 Undang-Undang tersebut telah disahkan sebagai Rancangan Undang-Undang Prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015.
Ini artinya Undang-Undang tersebut menjadi prioritas untuk dibahas dalam masa sidang II Tahun Sidang 2014-2015. Jika tidak ada aral melintang tanggal 18 Februari 2015 Rancangan Undang-Undang tersebut akan diparipurnakan oleh DPR RI dan kita akan mendapati aturan-aturan baru mengenai Pemilihan Kepala Daerah.
Sebagai informasi yang bersumber dari Sekjen DPR R , setidaknya ada 37 RUU yang akan disahkan sebagai RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2015. RUU tersebut terdiri dari penugasan DPR sebanyak 26 RUU, dari Pemerintah sebanyak 10 RUU, dan dari DPD sebanyak 1 RUU. Untuk RUU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berasal dari usul inisiatif Anggota DPR RI.
Di sisi lain KPU Kabupaten/kota saat ini masih menunggu revisi UU Pemilihan Kepala Daerah tersebut. Semua kegiatan dalam rangka tahapan proses pemilukada dihentikan sementara sampai disahkannya UU Pemilihan Kepala Daerah dan ada arahan dari KPU RI. Termasuk jadwal yang semula Bulan Februari ini sudah menerima pendaftaran Bakal Calon juga dihentikan sampai ada jadwal fix dari KPU RI.
Kita berharap semoga pembahasan RUU tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi debat berkepanjangan yang tidak efektif dan efisien sehingga dapat menghambat tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Prinsipnya haruslah sesuatu yang realistis dan mudah di implementasikan di lapangan. Revisi yang konstruktif dan kompeten akan dapat memperkuat proses demokratisasi di daerah serta akan memunculkan pemimpin daerah yang kredibel dan berintegritas. (NHY)

PEMBAHASAN DRAFT REVISI UU NO. 1/2015 TENTANG PEMILUKADA

Setelah disahkannya PerpPemilukada-Logopu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU No. 1/2015 justru mengundang kegelisahan bagi sejumlah pihak terutama para calon yang akan maju dalam pertarungan pilkada. Pasalnya Undang-Undang yang belum seumur jagung itu tengah dibahas oleh DPR RI untuk dilakukan revisi. Karena banyak pasal yang menurut sebagian anggota DPR RI harus dilakukan perubahan dalam rangka memperkuat proses demokrasi di daerah. Berikut beberapa hal yang akan direvisi dari Undang-Undang No.1/2015 yang bersumber dari JPNN dimana revisi tersebut tengah dibahas oleh Panitia Kerja (PANJA) DPR-RI dan akan dimasukkan dalam draft penyempurnaan Undang-Undang tersebut , yaitu:

Pertama, jadwal pilkada serentak yang dalam Perppu No.1/2014 dimulai 2015 dan serentak nasional tahun 2020, diubah menjadi tahun 2016 untuk Pilkada serentak dan 2027 serentak nasional.

Kedua, syarat untuk menjadi Kada disepakati 35 tahun untuk calon gubernur. Sementara, calon bupati atau walikota berusia 30 tahun. Sebelumnya, usia calon gubernur ialah 30 tahun. Sementara, calon bupati atau walikota ialah 25 tahun.

Ketiga, syarat pendidikan. Sebelumnya di dalam Perppu hanya setingkat SLTA untuk calon gubernur dan bupati/walikota. Dalam perubahan disepakati calon gubernur minimal harus S1 dan calon bupati/walikota Diploma-3.

Keempat, mengenai sistem paket. Panja menyepakati calon Kada diajukan satu paket dengan wakil. Bisa satu wakil atau dua wakil, tergantung ketentuan batasan jumlah penduduk.

Kelima, uji publik. Panja menganggap memang harus dilakukan tapi tidak seperti perspektif Perppu. Keenam, sengketa pilkada. Karena sudah ada putusan MK yang tidak mau lagi mengadili sengketa pilkada, maka Panja memutuskan sengketa diselesaikan di Pengadilan Tinggi di tingkat regional. Bagi pasangan yang tidak puas masih bisa menempuh upaya hukum lebih tinggi ke Mahkamah Agung (MA).

Ketujuh, soal ambang batas kemenangan pasangan. Di dalam Perppu ditetapkan 30 persen (Pilkada berpeluang dua putaran bila calon lebih dari dua). Sementara, dalam revisi diturunkan ambang batas kemenangannya jadi 25 persen karena Pilkada hanya satu putaran. Di sisi lain, parpol yang boleh mengajukan pasangan calon minimal meraih 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara pemilu.

Itulah beberapa poin perubahan yang dibahas oleh Komisi II DPR RI. Semoga informasi awal tersebut dapat bermanfaat untuk para pemangku kepentingan. (NHY)

Prosentasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik

hasil pileg

Prosentasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik

SOSIALISASI Perppu Pilkada yang telah disahkan menjadi Undang-Undang, tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada serta draft Peraturan KPU tentang pencalonan.

Image-1KPU kota metro pada hari selasa tanggal 27 januari 2015 mengadakan kegiatan sosialisasi Perppu Pilkada yang telah disahkan menjadi Undang-Undang, tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada serta draft Peraturan KPU tentang pencalonan.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kota Metro, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, Badan Kesbang dan Politik Kota Metro, serta perwakilan partai-partai politik yang ada di Kota Metro.
Dalam paparannya, Komisioner Nova Hadiyanto menjelaskan bahwa mengenai proses pendaftaran Bakal Calon yang diajukan oleh partai Politik/gabungan Partai politik yang memiliki kursi di DPRD setempat harus didukung 20% jumlah kursi yang ada di DPRD Kota Metro atau didukung oleh 25% jumlah suara sah partai dalam pemilu legislatif tahun 2014.

IMG_0027
Selain itu dijelaskan pula mengenai pelaksanaan Uji Publik yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon serta alur pencalonan untuk Calon Walikota.
Saat ini Undang-Undang Pilkada tengah dilakukan revisi oleh Komisi II DPR RI dan rencananya revisi tersebut selesai tanggal 18 Februari 2014. Diperkirakan akan ada beberapa perubahan dalam Undang-Undang tersebut. Namun KPU Kota Metro sampai dengan saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan sampai dengan revisi Undang-Undang tersebut selesai dibahas oleh DPR RI.
Kegiatan ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat memahami dan mempersiapkan secara lebih maksimal proses-proses yang terkait dengan proses pelaksanaan Pilkada sehingga Pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung lancar, aman dan berintegritas. (Nhy).

by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes