REVISI UU PILKADA

Kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, bahwa partisipasi politik rakyat secara langsung yang termaktub didalam 20140827_063329_kpu4Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah disahkan. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)membawa angin segar bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia sekaligus mempertegas aturan main bagi para Calon kandidat Kepala Daerah.

Dalam pembahasan Undang-Undang usul Inisiatif Dewan tersebut yang dibahas melalui Panja A dan Panja B Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan.
Inilah 13 poin perubahan UU Pilkada yang disepakati:

1. Penguatan pendelegasian tugas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilihan disertai adanya penguatan bahwa kedua lembaga tersebut secara atributif diberikan tugas oleh UU ini, untuk menegaskan bahwa pemilihan gubernur bupati dan wali kota adalah rezim Pemda sebagaimana pasal 18 ayat 4 UUD 1945.

2. Syarat pendidikan gubernur dan bupati/wali kota tetap seperti dalam Perpu No 1 Tahun 2014 yaitu berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

3. Syarat usia gubernur tetap seperti dalam Perpu No 1 Tahun 2014 yaitu berusia paling rendah 30 tahun dan bupati/wali kota berusia paling rendah 25 tahun.

4. Tahapan uji publik dihapus. Dengan alasan bahwa proses tersebut menjadi domain atau kewajiban dari parpol dan termasuk perseorangan yang harus melakukan proses sosialisasi calon.
DPR akhirnya mengesahkan perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan UU Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah melalui rapat paripurna.

5. Syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan dinaikkan 3,5 % sehingga nantinya treshold perseorangan antara 6,5 % – 10%. Tergantung daerah dan jumlah penduduknya.

6. Pembiayaan pilkada dari APBD didukung APBN.

7. Ambang batas kemenangan 0%. Artinya satu putaran. Alasannya untuk efisiensi, baik waktu maupun anggaran. Selain itu dengan syarat dukungan baik dari parpol atau gabungan parpol dan calon perseorangan yang sudah dinaikkan maka sesungguhnya para calon sudah memiliki dasar legitimasi yang cukup. Proses pemilihan menjadi lebih sederhana.

8. Tentang sengketa hasil pemilihan disepakati bahwa sebelum terbentuknya lembaga peradilan khusus yg menangani, maka proses penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

9. Jadwal pilkada dilaksanakan dalam beberapa gelombang sebagai berikut :
a) Gelombang pertama dilaksanakan Desember 2015 (untuk yang akhir masa jabatan 2015 dan semester pertama tahun 2016).
b) Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017(untuk yang akhir masa jabatan semester kedua tahun 2016 dan seluruh yang akhir masa jabatan 2017)
c) Gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 (untuk yang akhir masa jabatan tahun 2018 dan akhir masa jabatan 2019)
d) Serentak Nasional dilaksanakan tahun 2027.

10. Pengajuan pencalonan dilakukan secara berpasangan, yaitu pasangan gubernur dan wagub, bupati/Wabup dan walikota/wakil wali kota secara paket dalam pemilihan secara langsung oleh rakyat.

11. Tentang penjabat kepala daerah, disepakati bahwa akan diisi oleh pejabat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yaitu bagi penjabat gubernur oleh pejabat tinggi madya, dan untuk penjabat bupati wali kota oleh pejabat tinggi pratama.

12. Tentang tambahan syarat calon kada yang terkait syarat tidak pernah dipidana, disepakati bahwa rumusannya disesuaikan dg putusan MK sebagaimana yang tercantum dalam rumusan perppu.

13. Tentang jumlah pasangan atau jumlah wakil kepala daerah sangat terkait dengan apakah paket atau tidak paket, yaitu asal disepakati pasangan calon dengan satu wakil kepala daerah.

Sebagai informasi tambahan, ada aturan tegas dalam Undang-Undang tersebut, yakni mengenai larangan adanya politik dinasti bagi Calon Kepala Daerah. Jadi bagi Calon Kepala Daerah yang akan maju tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Petahana. Aturan tersebut berlaku ke atas, ke bawah dan ke samping. Yaitu meliputi ayah, ibu, anak dan saudara.

Dengan telah disahkannya revisi UU Pilkada tersebut artinya Pemilihan Kepala Daerah gelombang pertama akan dilaksanakan Desember 2015. KPU Kota dengan segala sumberdaya yang ada siap melakukan gelaran Pilkada secara maksimal, transparan dan berintegritas. Semoga dengan dukungan dari masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah tersebut berlangsung aman dan lancar serta menghasilkan Kepala Daerah yang berkompeten dan memihak kepada kepentingan masyarakatan, amin. (Nhy)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes